Hal ini disebabkan karena banyak dari objek peninggalan masyarakat di masa lalu tersebut yang belum terdata bahkan mungkin sama sekali belum dikenali namun keburu hilang oleh derasnya arus pembangunan. Padahal banyak di antara objek dan situs bersejarah tersebut yang berpotensi menjdi objek wisata dan objek kajian dan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
Kekhawatiran tersebut muncul disebabkan dengan telah semakin terbukanya daerah ini, tempat-tempat sakral yang umumnya berlokasi di puncak atau di kaki gunung yang pada zaman dahulu digunakan hanya untuk pemakaman dan atau kegiatan-kegiatan ritual lain, saat ini telah banyak yang disulap menjadi areal perkebunan warga.
Bahkan tanah-tnah tersebut tidak sedikit yang telah dijadikan milik pribadi yang diperjual-belikan dan terancam digusur dan diratakan untuk kepentingan tempat pemukiman yang didukung dengan program perintisan jalan dari pemerintah.
Aktivis Generasi Muda Pitu Ulunna Salu (GEMA-PUS), Nurcahyadin, yang sempat diajak penulis bincang-bincang mengatakan, wilayah PUS yang saat ini masuk dalam daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Mamasa, telah ditetapkan sebagai daerah destinasi wisata. Oleh karena itu menurut dia, pemerintah Kabupaten Mamasa saat ini, seharusnya jangan hanya fokus pada pembangunan objek wisata yang telah dikenal dan menciptakan fasilitas baru untuk dijual kepada wisatawan.
Namun mustinya, juga aktif melakukan identifikasi dan pendataan terhadap objek wisata yang lain, termasuk situs-situs bersejarah yang selama ini belum tersentuh itu. Jika kemudian hal tersebut tidak dilakukan kata Cahyadin, maka ini akan menjadi pertanyaan dan tuntutan generasi muda yang akan datang kepada kita yang ada saat ini, karena tidak ada yang bisa kita lakukan untuk penyelamatan warisan leluhur yang tentu juga ingin mereka ketahui.
Senada dengan Cahyadin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Munandar Wijaya Ramlan yang juga merupakan tokoh pemuda dari PUS mengatakan, untuk penyelamatan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Mamasa, pemerintah setempat harus segera melakukan pendataan.
Melalui obrolan BlackBerry dengan penulis, Munandar mengatakan, pemerintah setempat, harus mendata semua objek wisata dan jejak peninggalan budaya masa lalu. Pentingnya dilakukan pendataan tersebut menurutnya, karena untuk pembangunan termasuk didalamnya upaya pelestarian peninggalan budaya masa lalu dengan menggunakan dana APBD, saat ini harus melalui perencanaan yang dimulai dari usulan awal lewat musrenbang dan atau reses DPRD.
Namun susahnya menurut dia, karena dalam perencanaan pembangunan dari tingkat bawah, tidak pernah ada yang menyampaikan masalah itu. Sehingga fokus pemerintah dan DPR, hanya pada objek wisata yang sudah punya nama.
Berangkat dari kenyataan tersebut, maka warga masyarakat khususnya yang merasa berasal dari PUS dan saat ini di mana pun berada, memiliki kewajiban moral untuk ikut memberikan kontribusinya sekecil apapun dalam misi penyelamatan warisan leluhur.