Kepercayaan Publik Tergerus, Ketua KPU: Kalau Masif Bisa Runtuhkan Tatanan Demokrasi

MAMUJU – Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulbar, Rehang Mas’ud menyebut, jelang Pemilu 2019 berbagai fenomena muncul dalam bentuk persoalan yang berpotensi menyebabkan tergerusnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.


Hal itu disampaikan Rehang dalam diskusi media dengan tema "Membangun Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019" yang digelar di Aula lantai III Kampus STIE Muhammadiyah Mamuju, Selasa (15/1/19).

“Fenomena jelang pemilu ini merisaukan kita dengan banyaknya informasi yang berkembang yang bisa mengurangi kepercayaan publik kepada penyelenggara. Hal inilah yang mendasari kami sehingga menggelar diskusi media dengan mengangkat tema ini,” kata Rehang.

Mantan komisioner KPU Sulbar ini mengungkapkan, pada tahun 2017, lembaga survei Saiful Mujani merilis kepercayaan publik berada di angka 80 persen. Namun ICW dan LSI merilis hasil survey pada bulan Desember 2018 terjadi penurunan yang tajam sampai pada level 69 persen terhadap Bawaslu dan 68 persen kepada KPU.

“Ini berarti ada penurunan kepercayaan publik. Karena itu, melalui diskusi media seperti ini, kita berupaya mencari bagaimana cara kita meyakinkan publik. Sebab saya sangat percaya bahwa peran rekan-rekan wartawan sangatlah besar. Kami juga berharap dalam kegiatan ini lahir kesimpulan dan rekomendasi,” katanya.

Kata Rehang, Pemilu 2019 memiliki tantangan yang cukup besar. Apalagi menurut Rehang, Pemilu kali ini merupakan pemilu pertama dengan memilih lima wakil lembaga sekaligus.

“Bayangkan bagaimana repotnya penyelenggara. Karena itu harus benar-benar dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, masing-masing, Ketua KPU Sulbar Rustang, Ketua KIP Sulbar Dr. Rahmat Idrus, perwakilan Bawaslu Sulbar Ahmad Rozali dan koordinator JaDI Sulbar Rehang Mas’ud.

Ketua KPU Sulbar, Rustang yang tampil sebagai salah satu narasumber mengakui bahwa kepercayaan terhadap Penyelenggara saat ini memang menjadi isu sentral. Kata Rustang, mulai terasa adanya aksi-aksi tertentu yang mengarah pada ketidakpercayaan penyelenggara pemilu.

“Dan ini kalau makin masif, itu bisa meruntuhkan tatanan demokrasi kita.

Oleh karena itu, Rustang menekankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara.

“Tentu harus dimulai dari membangun kepercayaan pada diri sendiri sebelum orang lain. Bekerja sesuai dengan aturan dan kode etik, berpegang pada azas dan prinsip Pemilu, dan Penegakan hukum yang tegas,” kata Rustang.

Sekadar diketahui, dalam diskusi tersebut sejumlah jurnalis yang hadir juga diberi kesempatan untuk memberi masukan kepada seluruh narasumber. Tujuannya, agar ada rekomendasi yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kepercayaan Publik Tergerus, Ketua KPU: Kalau Masif Bisa Runtuhkan Tatanan Demokrasi"